Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Karena Faktor Kemiskinan dalam Perspektif Keadilan Pancasila

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of theft offenders whose acts are driven by poverty within the framework of Pancasila justice. The background of this problem lies in the rigid and positivistic application of Article 362 of the Indonesian Criminal Code, which treats all theft offenders equally regardless of their socio-economic conditions, thereby disregarding substantive justice. The urgency of this writing arises from numerous cases in which economically marginalized defendants are sentenced disproportionately, raising tension between legal certainty and social justice. The novelty of this research lies in reframing criminal liability through the lens of Pancasila justice, particularly the second and fifth precepts, as a normative foundation for proportional sentencing. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with data analyzed qualitatively. The results indicate that the application of Pancasila justice allows judges to consider mitigating socio-economic circumstances through judicial discretion, restorative justice mechanisms, and the principle of ultimum remedium, so that criminal liability remains accountable yet humane and proportionate.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian yang perbuatannya didorong oleh faktor kemiskinan dalam kerangka keadilan Pancasila. Latar belakang masalah ini terletak pada penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kaku dan positivistik, yang memperlakukan seluruh pelaku pencurian secara sama tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, sehingga mengabaikan keadilan substantif. Urgensi penulisan ini muncul dari banyaknya kasus ketika terdakwa yang termarginalkan secara ekonomi dijatuhi pidana yang tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membingkai ulang pertanggungjawaban pidana melalui perspektif keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, sebagai landasan normatif bagi pemidanaan yang proporsional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan Pancasila memungkinkan hakim mempertimbangkan keadaan sosial-ekonomi yang meringankan melalui diskresi yudisial, mekanisme keadilan restoratif, dan prinsip ultimum remedium, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dipertanggungjawabkan namun manusiawi dan proporsional.