Harmonisasi Pertanggungjawaban Anggota Polri Pelaku Perkelahian

Abstract

This study aims to analyse the construction of disciplinary, ethical, and criminal sanction enforcement against members of the Indonesian National Police (Polri) who commit fighting under the National Criminal Code and to formulate procedural harmonisation among those accountability mechanisms. Fighting committed by police officers constitutes not only a criminal offence but also conduct that undermines professional integrity and diminishes public confidence in the police institution. Such circumstances create legal complexity because a single act may simultaneously give rise to disciplinary, ethical, and criminal liability, creating the potential for overlapping enforcement if not properly harmonised. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The novelty of this study lies in developing a procedural harmonisation framework that integrates the application of Articles 466, 471, and 472 of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code with the disciplinary and ethical enforcement mechanisms of the Indonesian National Police within a unified accountability system. The findings demonstrate that the three accountability tracks have different legal bases, objectives, and forums, allowing them to operate concurrently without violating the principle of ne bis in idem. Procedural harmonisation is therefore essential to ensure legal certainty, strengthen police accountability, preserve institutional integrity, and enhance public trust.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi penegakan sanksi disiplin, sanksi kode etik, dan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pelaku perkelahian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta merumuskan harmonisasi prosedural antarjalur pertanggungjawaban tersebut. Perkelahian yang dilakukan anggota Polri tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mencederai kehormatan profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena satu perbuatan dapat melahirkan pertanggungjawaban disiplin, kode etik, dan pidana yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih apabila tidak diselaraskan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan konstruksi harmonisasi prosedural yang mengintegrasikan penerapan Pasal 466, Pasal 471, dan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mekanisme penegakan disiplin dan kode etik Polri dalam satu kerangka akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jalur pertanggungjawaban memiliki dasar hukum, tujuan, dan forum yang berbeda sehingga dapat diterapkan secara paralel tanpa melanggar asas ne bis in idem. Harmonisasi prosedural menjadi prasyarat untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas anggota Polri, serta menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.