Problematika Nikah Siri Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Abstract

This study aims to analyze the legal problems arising from unregistered (siri) marriages in relation to the protection of the rights of women and children under Indonesian positive law. The study is based on the persistence of siri marriages within society despite the legal requirement for marriage registration, resulting in legal uncertainty and the potential deprivation of civil rights for wives and children. This issue is increasingly important because the absence of marriage registration weakens legal protection concerning inheritance rights, maintenance, marital property, civil status, and population administration. This research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by library research through the analysis of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in integrating the protection of women's and children's rights within a single legal framework that emphasizes marriage registration as an instrument of legal certainty rather than merely an administrative requirement. The findings reveal that siri marriage is considered valid according to religious law but lacks legal force under the national legal system due to the absence of official registration, resulting in limited legal protection for women and children. The study concludes that marriage registration constitutes an essential legal instrument to ensure legal certainty, protect civil rights, and guarantee the fulfillment of constitutional rights for women and children.

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika nikah siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik nikah siri di masyarakat meskipun peraturan perundang-undangan mewajibkan pencatatan perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan serta anak. Persoalan tersebut menjadi penting karena tidak dicatatkannya perkawinan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak nafkah, hak waris, harta bersama, status hukum anak, identitas kependudukan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan penelitian terletak pada analisis yang mengintegrasikan perlindungan hak perempuan dan anak dalam satu konstruksi hukum dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum, bukan sekadar kewajiban administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri sah menurut hukum agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen hukum yang menentukan efektivitas perlindungan hak perempuan dan anak, sekaligus menjamin kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak konstitusional anggota keluarga.