Reformulasi Hukum Siber dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Daring terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Keadilan Progresif

Abstract

This study aims to analyse the normative inadequacy of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions in addressing online human trafficking against women and children and to formulate a cyber-law reformulation based on progressive justice. The urgency of this research lies in the rapid shift of trafficking activities to digital platforms, while existing legal instruments remain fragmented and conventionally oriented. This normative juridical research employs statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the disharmony between relevant regulations. The novelty of this study is the integration of Satjipto Rahardjo's progressive legal theory as the philosophical foundation for harmonising cyber law with a victim-centred approach. The findings indicate that the current legal framework has not adequately accommodated digital trafficking, particularly regarding electronic evidence, jurisdiction, and victim protection. Therefore, harmonising the National Penal Code, the Anti-Trafficking Law, and the Electronic Information and Transactions Law is essential to achieve substantive justice for women and children in cyberspace.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakcukupan normatif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi perdagangan orang daring terhadap perempuan dan anak serta merumuskan reformulasi hukum siber berbasis keadilan progresif. Urgensi penelitian ini terletak pada semakin berkembangnya perdagangan orang melalui platform digital, sementara pengaturan hukum yang berlaku masih terfragmentasi dan berorientasi pada paradigma konvensional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis disharmoni antarrezim hukum. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi teori hukum progresif Satjipto Rahardjo sebagai landasan filosofis dalam membangun model harmonisasi hukum siber yang berpusat pada korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu mengakomodasi perdagangan orang berbasis digital, khususnya terkait alat bukti elektronik, yurisdiksi, dan perlindungan korban. Oleh karena itu, harmonisasi KUHP Nasional, UU PTPPO, dan UU ITE diperlukan guna mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak di ruang siber.