Problematika Pernikahan di Bawah Umur dan Perlindungan Anak di Indonesia

Abstract

This study aims to analyze child marriage problems in Indonesia within the framework of child protection following the enactment of Law Number 16 of 2019. Child marriage remains a persistent legal and social problem, marked by a surge in marriage dispensation petitions and a national prevalence that places Indonesia among the countries with the highest absolute number of cases. The urgency of this study lies in the normative tension between raising the minimum marriage age to nineteen years and the dispensation mechanism under Article 7 paragraph (2), which is frequently granted and thereby erodes the protective intent of the norm. The novelty of this article is its reading of the dispensation gap not merely as a procedural loophole but as a systemic dysfunction of legal protection when assessed against the standard of the best interests of the child enshrined in the Child Protection Law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, drawing on primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the legal-protection architecture remains fragmented, that the indeterminate parameters of compelling reasons enable the routine approval of petitions, and that harmonization among the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Sexual Violence Crime Law is indispensable to making child protection effective rather than merely declarative.

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pernikahan di bawah umur di Indonesia dalam kerangka perlindungan anak pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius, ditandai dengan melonjaknya permohonan dispensasi kawin serta tingkat prevalensi nasional yang menempatkan Indonesia di antara negara dengan jumlah kasus tertinggi. Urgensi penelitian ini terletak pada ketegangan normatif antara penaikan batas usia minimal perkawinan menjadi sembilan belas tahun dan mekanisme dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang kerap dikabulkan sehingga menggerus maksud protektif norma tersebut. Kebaharuan artikel ini adalah pembacaan atas celah dispensasi bukan semata sebagai kekosongan prosedural, melainkan sebagai disfungsi sistemik perlindungan hukum apabila diukur dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur perlindungan hukum masih terfragmentasi, parameter alasan mendesak yang tidak terukur memungkinkan dikabulkannya permohonan secara rutin, serta harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi prasyarat agar perlindungan anak efektif dan tidak sekadar deklaratif.