Batas Pertanggungjawaban Perdata atas Kematian Jemaah Haji

Abstract

This study aims to formulate the boundary of the civil liability of Hajj organizers for pilgrims who die during the performance of the pilgrimage under Indonesian positive law. Civil liability disputes frequently arise because the death of a pilgrim is not always attributable to the organizer's negligence but may result from natural risks, advanced age, comorbidities, or force majeure. This situation demonstrates the absence of clear normative parameters distinguishing the organizer's legal responsibility from risks that cannot legally be imposed upon it. Accordingly, this study is significant in providing legal certainty while ensuring a balanced protection of pilgrims as consumers and fairness for Hajj organizers. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches by examining the Indonesian Civil Code, the Consumer Protection Law, and the Law on the Organization of Hajj and Umrah, including its latest amendment. The novelty of this study lies in the development of a normative framework integrating the doctrines of breach of contract, unlawful acts, force majeure, and Hajj insurance as a risk-transfer mechanism to determine the organizer's liability. The findings reveal that civil liability arises only when the death of a pilgrim is proven to result from the organizer's breach of contract or unlawful act, whereas deaths caused by natural risks or force majeure fall outside the organizer's liability and are resolved through Hajj insurance compensation, thereby promoting legal certainty and proportional legal protection for all parties.

Penelitian ini bertujuan merumuskan batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara ibadah haji terhadap jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Persoalan pertanggungjawaban sering menimbulkan sengketa karena kematian jemaah tidak selalu disebabkan oleh kelalaian penyelenggara, melainkan dapat terjadi akibat risiko alamiah, usia lanjut, penyakit penyerta, maupun keadaan memaksa (force majeure). Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya parameter normatif yang secara tegas membedakan tanggung jawab penyelenggara dengan risiko yang secara hukum tidak dapat dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keseimbangan antara perlindungan jemaah sebagai konsumen dan keadilan bagi penyelenggara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta perubahan terakhirnya. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi normatif yang mengintegrasikan doktrin wanprestasi, perbuatan melawan hukum, force majeure, dan asuransi haji sebagai instrumen pengalihan risiko dalam menentukan batas pertanggungjawaban penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata hanya lahir apabila kematian jemaah terbukti disebabkan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum penyelenggara, sedangkan kematian akibat risiko alamiah atau force majeure diselesaikan melalui mekanisme santunan asuransi haji sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak.