Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan Pabrik Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Progresif

Abstract

This article aims to analyze the legal framework governing the termination of employment of factory workers who use narcotics, examine the implications of workers' rehabilitation rights, and analyze the application of progressive law in resolving employment termination disputes. This issue arises because changes in labor regulations following the enactment of Law Number 6 of 2023 and Government Regulation Number 35 of 2021 have left uncertainty regarding the legal basis for termination, while Law Number 35 of 2009 on Narcotics guarantees rehabilitation rights for narcotics users. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches by examining legislation, court decisions, and legal doctrines. The novelty of this study lies in integrating Satjipto Rahardjo's progressive legal theory with labor law to develop a fairer framework for employment termination. The findings indicate that termination of employment for workers who use narcotics should constitute a measure of last resort through due process, supported by adequate legal evidence, and accompanied by consideration of workers' rehabilitation rights in order to achieve a balance between legal certainty, justice, and the protection of human dignity.

Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan pabrik pengguna narkotika, mengkaji implikasi hak rehabilitasi pekerja, serta menganalisis penerapan hukum progresif dalam penyelesaian PHK. Permasalahan ini muncul karena perubahan pengaturan ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 masih menyisakan ketidakjelasan mengenai dasar PHK, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin hak rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dengan hukum ketenagakerjaan dalam membangun kerangka penyelesaian PHK yang lebih berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK terhadap pekerja pengguna narkotika seharusnya menjadi upaya terakhir melalui due process, didukung pembuktian yang memadai, serta mempertimbangkan hak rehabilitasi pekerja guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.