Penegakan Hukum terhadap Modus Penipuan Berbasis Digital sebagai Bentuk Kejahatan Siber di Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the legal framework for law enforcement against digital fraud schemes as a form of cybercrime in Indonesia from the perspective of substantive criminal law and criminal procedural law. The rapid development of information technology has transformed conventional fraud into cyber-enabled offences conducted through electronic systems, including phishing, social engineering, fake online stores, fraudulent investment schemes, and digital identity misuse. These developments have generated significant legal issues, including regulatory overlap between the Indonesian Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, challenges in electronic evidence, and the limited effectiveness of criminal procedural law in addressing technology-based offences. These conditions underline the necessity of developing a comprehensive law enforcement framework capable of ensuring legal certainty in combating digital fraud. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The novelty of this study lies in developing an integrated law enforcement framework that combines the Electronic Information and Transactions Law as lex specialis, the Indonesian Criminal Code as lex generalis, and the Criminal Procedure Code as the procedural basis for electronic evidence in digital fraud cases. The findings demonstrate that effective law enforcement depends upon harmonized criminal legislation, consistent application of the lex specialis derogat legi generali principle, strengthened digital forensic evidence, and enhanced inter-agency as well as cross-border cooperation to ensure legal certainty, justice, and legal utility in addressing cybercrime.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi penegakan hukum terhadap modus penipuan berbasis digital sebagai bentuk kejahatan siber di Indonesia dalam perspektif hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakteristik penipuan konvensional menjadi kejahatan siber yang memanfaatkan sistem elektronik melalui berbagai modus, seperti phishing, social engineering, toko daring fiktif, investasi ilegal, dan penyalahgunaan identitas digital. Perkembangan tersebut memunculkan persoalan hukum berupa tumpang tindih pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kompleksitas pembuktian elektronik, serta belum optimalnya penerapan hukum acara pidana dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perumusan konstruksi penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap penanganan penipuan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan konstruksi penegakan hukum yang mengintegrasikan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai lex generalis, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai sistem pembuktian dalam perkara penipuan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh harmonisasi norma hukum pidana, konsistensi penerapan asas lex specialis derogat legi generali, penguatan pembuktian elektronik berbasis forensik digital, serta peningkatan koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas yurisdiksi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan kejahatan siber.