Rukun Tetangga dalam Arsitektur Keadilan Restoratif Penyelesaian Konflik Warga

Abstract

This study aims to analyse the normative position and legitimacy of Neighbourhood Associations (Rukun Tetangga/RT) within the restorative justice framework under Indonesia's National Criminal Code and to formulate an institutional strengthening model integrating RT with criminal investigation and prosecution mechanisms. Inter-resident brawls represent a recurring form of horizontal conflict that continues to be addressed predominantly through a retributive approach focused on punishment, thereby failing to restore social relationships comprehensively. The issue has become increasingly significant following the enactment of Law Number 1 of 2023, which reorients sentencing objectives toward conflict resolution and social restoration without providing adequate legal recognition for community institutions as the entry point to restorative justice. This research employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications through statutory and conceptual approaches using primary, secondary, and tertiary legal materials analysed qualitatively by means of prescriptive legal analysis. The novelty of this study lies in developing the concept of RT as the primary restorative node, integrating community mediation into the criminal justice system. The findings demonstrate that the sentencing objectives under Article 51, the recognition of living law under Article 2 of the National Criminal Code, and the institutional functions of RT under Ministry of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 collectively provide normative legitimacy for RT to facilitate restorative conflict resolution. Strengthening this role requires regulatory harmonisation, standardised mediation procedures, and formal recognition of RT settlement agreements as supporting considerations in restorative justice decisions by investigators and public prosecutors.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan legitimasi normatif Rukun Tetangga (RT) dalam arsitektur keadilan restoratif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta merumuskan model penguatan kelembagaan RT yang terintegrasi dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan. Perkelahian antarwarga sebagai bentuk konflik horizontal masih dominan diselesaikan melalui pendekatan retributif yang berorientasi pada pemidanaan sehingga belum mampu memulihkan hubungan sosial secara menyeluruh. Kondisi tersebut menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggeser orientasi pemidanaan menuju penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial, namun belum diikuti pengaturan yang memberikan kedudukan hukum bagi lembaga kemasyarakatan sebagai pintu masuk keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan konsep RT sebagai primary restorative node, yaitu simpul primer yang mengintegrasikan mediasi komunitas dengan sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, pengakuan terhadap living law dalam Pasal 2 KUHP Nasional, serta fungsi RT berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 memberikan legitimasi normatif bagi RT untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara restoratif. Penguatan peran tersebut memerlukan harmonisasi regulasi, standar operasional mediasi, serta pengakuan terhadap hasil musyawarah RT sebagai dasar pertimbangan dalam penerapan keadilan restoratif oleh penyidik dan penuntut umum.