Pengamanan Unjuk Rasa oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan Hak Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

Abstract

This research aims to analyze the legal regulations as well as a legal review of the security of demonstrations by police officers based on the right to freedom of expression in public. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications, using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies and analyzed qualitatively. The results of the study show that freedom of opinion is a constitutional right guaranteed in the 1945 Constitution and Law Number 9 of 1998, which must be implemented by paying attention to public order and the rights of others. The security of the demonstration by the police is regulated in Law Number 5  of 2026, which places the National Police as a protector, protector, and law enforcer. In its implementation, the police must use authority in a proportionate, professional, and humanist manner so that human rights violations do not occur. The conclusion of this study is that the security of the demonstration must be carried out based on the principle of the rule of law while still respecting the right to freedom of opinion, so that a balance is achieved between security interests and the protection of the constitutional rights of citizens.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta tinjauan yuridis terhadap pengamanan unjuk rasa oleh aparat kepolisian berdasarkan hak kebebasan berpendapat di muka umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban umum dan hak orang lain. Pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian harus menggunakan kewenangan secara proporsional, profesional, dan humanis agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengamanan unjuk rasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum dengan tetap menghormati hak kebebasan berpendapat, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan keamanan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.